Kisruh Pertemuan Rektor Unila dengan Peserta Lelang: Panggilan untuk Transparansi dan Integritas dalam Proses Tender Proyek RSPTN

Hukum-Kisruh terkait beredarnya foto yang diduga menampilkan pertemuan antara Rektor Unila dan utusan peserta lelang dari PT Nindya Karya telah menjadi perbincangan publik terkait proses lelang yang dilakukan oleh Panitia Pembuatan Komitmen (PPK) Proyek RSPTN Unila yang bernilai Rp 200 miliar.

Publik wajar bereaksi terhadap pertemuan tersebut mengingat Unila pernah mengalami insiden yang merugikan di masa lalu, di mana seorang rektor sebelumnya ditangkap terkait kasus tindak pidana korupsi. Masyarakat berharap agar hal semacam itu tidak terulang kembali, yang dapat merusak reputasi Unila. Hidayat, seorang alumni dari dua fakultas, Hukum dan Ekonomi, menanggapi bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam foto tersebut sebaiknya memberikan klarifikasi mengenai pertemuan tersebut sebelum menjadi perdebatan publik yang memanas bagi Kampus Unila.

Baca juga: Menkumham Yasonna Laoly: UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Keadilan Restoratif

Terlebih lagi, fakta bahwa Panitia Pembuatan Komitmen (PPK) menyebutkan bahwa pemenang tender untuk Proyek RSPTN Unila ditentukan oleh Rektor Unila sendiri, yang juga merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk proyek Pembangunan RSPTN, IRC, dan juga WWTP Universitas Lampung, membuat pertemuan antara Rektor Unila dan peserta lelang menjadi diduga merupakan konflik kepentingan.

Sebagai seorang auditor, Hidayat menyarankan agar pihak-pihak yang berwenang, seperti Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Proyek RSPTN Unila, untuk bersikap transparan dalam proses lelang yang dilakukan, sehingga tidak menimbulkan asumsi publik yang dapat merugikan nama baik Unila sebagai institusi pendidikan. Sebagai alumni, Hidayat berharap bahwa ke depannya semua pihak yang terlibat dalam proyek-proyek Unila dapat menjaga integritas dan melaksanakan amanah sesuai dengan yang telah diberikan, sehingga Unila dapat semakin maju.

Baca juga: Diskusi Dengan Try Sutrisno, LaNyalla Terima Mandat Kembalikan UUD 1945