Riko Amir Klarifikasi: Hanya IWO Resmi yang Diakui Berdasarkan Mubes dan SK Pusat

PRINGSEWU - Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online  (PD IWO) Ahmad  Fijayyuddin menjelaskan bahwa informasi terkait kepengurusan IWO yang  baru terbentuk di Kabupaten Pringsewu dengan versi kepemimpinan di Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah  Provinsi Lampung berbeda. 

Dia menegaskan, sesuai dengan hasil Musyawarah Besar (Mubes) Ke-I IWO Lampung pada Rabu 7 Agustus 2022  lalu yang digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Lampung, Riko Amir terpilih sebagai Ketua PW IWO Lampung  dengan memperoleh 25 suara unggul dibandingkan Edi Arsadad yang memperoleh hanya 11 suara. 

Baca juga: PW GP Ansor Lampung Meminta Penyebar Hoaks Menag Batalkan Haji Ditangkap

"Saat ini secara sah Riko Amir merupakan Ketua PW IWO Lampung, hal  itu berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online dengan Nomor : 031.B/SKep-PW/PP-IWO/V/2024, yang di tandatangani oleh Ketua Umum PP IWO Teuku Yudistira Adi Nugraha, M.I.Kom, " terangnya, Sabtu (18/5). 

Sehingga, saat ini SK kepengurusan PD IWO Pringsewu masih dalam proses di Pengurus Pusat IWO untuk diterbitkan dengan secara kolektif. 

Baca juga: Organisasi Aspira Hadir di Lampung Utara Membawa Visi Misi dan Tujuan Positif Kepada Masyarakat dan Pemerintahan

"Sah-sah saja jika memang ada IWO tandingan dengan kepemimpinan yang berbeda, tapi yang pasti kita masih dalam naungan IWO dengan atas kepemimpinan Pusat Teuku Yudistira Adi Nugraha, serta kepemimpinan wilayah Lampung Riko Amir, " bebernya.

Terpisah, Ketua PW IWO Lampung Riko Amir membenarkan PD IWO yang diketuai oleh Ahmad Fijayyudin adalah IWO yang sah.
Hal ini  sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

Baca juga: Jalin Sinergisitas, DPC PJS Way Kanan Sambangi Mapolres Dan Kodim 0427 Way Kanan

" Kita sudah menjalankan Mubesda, Mubeswil sampai Mubes di akhir 2023 lalu untuk pemilihan ketua umum, dan Yudistira  terpilih sebagai Ketum serta Diah terpilih sebagai Sekjen, " kata Riko melalui sambungan telepon, Sabtu (18/5).

Kemudian, terkait ada beberapa orang dan kelompok yang yang mengaku-ngaku sebagai IWO, pihaknya  meminta kepada pemerintah daerah untuk menilai sendiri sepak terjang kelompok tersebut.

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik

"Kami tidak bertanggung jawab dengan gerakan-gerakan mereka dan kami tidak mau terprovokasi serta terlibat dalam kelakuan mereka, " tutupnya.